Tugas Jurnalistik (Pendapat)

Detikfood Jakarta – Ditemukannya produk bakso mengandung babi namun berlogo halal MUI tentu membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, LPPOM MUI diketahui sangat ketat dalam mengeluarkan sertifikasi halal.

Setelah melakukan penelusuran, LPPOM MUIpun langsung memberikan konfirmasinya. Menurut Farid Mahmud, SH., Kepala Bidang Informasi Halal LPPOM MUI, pihaknya mengakui jika pernah mengeluarkan sertifikasi halal untuk produk bakso Planetaria 56.

"Memang betul, yang mengeluarkan sertifikasi adalah LPPOM MUI Banten. Namun 1 Desember lalu, sudah expired masa berlakunya," ujar Farid saat dihubungi detikFood, Jumat (14/12).

Menurut Farid, setelah masa berlaku sertifikasi habis, pihak produsen akan mengajukan sertifikasi lagi. "Namun dalam prosesnya, kita belum bisa mengeluarkan sertifikasi karena telusur asal daging belum final. Kita menemukan kecurigaan tentang asal usul daging, dan ketika ditemukan (mengandung babi), masih dalam proses pengajuan, belum final," jelas Farid.

Seperti diberitakan sebelumnya, Suku Dinas (Sudin) Peternakan dan Perikanan Jakarta Barat menemukan adanya produk bakso berbahan daging babi dengan merk Planetaria 56 yang diproduksi oleh PT Usaha Food, Tangerang, Banten. Pada kemasannya, terdapat logo halal MUI.
sumber : detik.com

Pendapat Saya                        :

            Menurut saya bakso yang mengandung daging babi membuat para konsumen menjadi khawatir, terutama bagi konsumen yang beragama Islam. karena seperti yang telah kita ketahui bahwa daging babi haram dalam agama Islam. Di berita juga disebutkan bahwa terdapatnya sertifikasi halal dari LPPOM MUI dalam produk bakso yang mengandung daging babi yang ternyata sertifikasi tersebut sudah kadaluarsa. Dan upaya pencegahan yang di lakukan LPPOM MUI menurut saya sudah benar yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan menelusuri asal daging tersebut. Pemerintah juga telah ikut andil dalam menangani masalah ini, dan saya setuju dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan penyuluhan cara membedakan bakso murni daging sapi dengan bakso yang mengandung daging babi. Dan pemyuluhan ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat agar tidak ada lagi rasa kekhawatiran dari masyarakat yang sejatinya adalah konsumen. Karena saat ini sebagian para konsumen enggan untuk membeli bakso. Dan hal ini berdampak buruk bagi penjual bakso karena tidak semua bakso yang di jual mengandung daging babi.

Tugas Softskill

Keadaan Kepariwisataan di Indonesia

            Harus diakui bahwa Indonesia semakin tertinggal dalam persaingan pariwisata di kawasan ASEAN dibanding Thailand, Malaysia, dan Singapura. Padahal, Indonesia demikian kaya dengan aneka ragam budaya dan alam yang indah dan memukau. Sebenarnya, mengapa Indonesia begitu tertinggal, bahkan seakan ditinggalkan oleh wisatawan dunia dalam dekade belakangan ini? Memang banyak yang telah dialami oleh sektor pariwisata, sekalipun para pelakunya terus berusaha keras untuk bertahan menghadapi berbagai terpaan, dari krisis multi-dimensional, sampai terorisme, gempa bumi, tsunami, flu burung, sampai terakhir larangan terbang Uni Eropa (Europe Union/EU) dan perpanjangan larangan ke EU terhadap maskapai penerbangan Indonesia. Larangan ini telah melumpuhkan daerah terpencil yang perekonomiannya sangat bergantung kepada kunjungan wisatawan, semisal Nias, Toraja, Maluku, dan Papua. Dan, tidak kalah penting adalah kenyataan bahwa komunikasi internasional Indonesia di pihak pemerintah maupun pada berita media domestik ke luar negeri masih sangat lemah. Indonesia jarang meng-counter tuduhan dan berita negatif yang dilontarkan dunia internasional, sehingga berita dan citra yang usang perihal terjadinya teror, penyakit menular, bencana alam, kecelakaan pesawat di Indonesia masih melekat pada persepsi masyarakat dunia, yang berakibat kepada hilangnya kepercayaan (trust) wisatawan bahwa Indonesia adalah destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Sementara itu, dalam hal pengelolaan kepariwisataan Indonesia, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah banyak kehilangan gregetnya dengan diserahkan semua urusan kepariwisataan kepada daerah otonomi, yang sekarang sudah berjumlah sekitar 450 daerah. Daerah-daerah ternyata belum dipersiapkan untuk menerima wewenang dan tanggung jawab tersebut. Destinasi Danau Toba, misalnya, menjadi kewenangan tidak kurang 8 kabupaten. Candi Prambanan di satu sisi termasuk Provinsi Jawa Tengah, sedang bagian lain berada di DI Yogyakarta. Demikian juga Gunung Bromo, Dataran Tinggi Dieng, dan lain-lain menjadi sengketa antara sejumlah daerah otonomi. Saat ini Daerah pada umumnya lebih mementingkan pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan retribusi, ketimbang menghiraukan bagaimana suatu destinasi patut dikelola secara profesional agar mampu memuaskan wisatawan dan berdaya saing global. Dengan demikian, ditinjau dari aspek manajemen nasional, pada hakikatnya pengelolaan pariwisata negara ini sekarang telah terfragmentasi menjadi ratusan unit otonom, yang menghasilkan pelayanan yang tidak konsisten, dengan mutu yang semakin merosot, dan kurang terjaminnya kenyamanan dan keselamatan wisatawan internasional maupun wisatawan Indonesia sendiri. Dalam hal ini, merupakan tugas pemerintah bersama DPR untuk merekatkan kembali ratusan unit-unit pengelola pariwisata ini menjadi satu daerah tujuan wisata nasional yang utuh bernama Indonesia, yang mampu bersaing di kancah internasional. Masalah lain yang dikeluhkan oleh sektor swasta--karena swasta diharapkan menghasilkan (menjual) produk dan pelayanan pariwisata Indonesia--ialah semakin renggangnya hubungan pemerintah dengan sektor swasta. Pada hakikatnya, kerja sama swasta-pemerintah kerjasamadi sektor pariwisata haruslah berupa suatu partnership dan hubungan sinergis yang dikenal sebagai hubungan reciprocal interdependence yaitu saling ketergantungan yang timbal balik--di mana fungsi pemerintah ialah mempromosi dan swasta mempunyai fungsi menjual. Promosi tidak akan efektif tanpa penjualan. Sebaliknya, penjualan sulit terlaksana tanpa promosi. Akhirnya, tidak kalah penting ialah peran masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. Sebagaimana digiatkan kembali dalam program Sadar Wisata baru-baru ini, maka keamanan, ketertiban, dan kebersihan daerah tujuan wisata tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat atau daerah. Masyarakat luas harus mengambil peran penting dalam menertibkan dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, tidak saja demi pariwisata, tetapi terutama demi kesehatan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Masyarakat luas harus juga mampu menarik manfaat positif dari upaya berkembangnya kepariwisataan dengan bertambahnya kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

            Jadi, apabila Indonesia serius berkeinginan menarik wisatawan internasional maupun melayani wisatawan domestik dalam jumlah yang signifikan, dengan menjanjikan liburan di Indonesia yang khas, aman, dan menarik, maka masih banyak pekerjaan rumah dan public relations serta sosialisasi yang harus dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, baik di pemerintahan pusat dan daerah, di sektor swasta dan para investor, maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, daya saing pariwisata Indonesia dapat semakin meningkat, sejalan dengan semakin membaiknya citra negara dan bangsa Indonesia. Semoga. Jumlah wisawatan mancanegara yang melancong ke Indonesia terus bertambah. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2012 jumlah wisawatan mancanegara yang berkunjung ke Tanah Air mencapai 695.531 orang."Jumlahnya meningkat 3,13 persen dibandingkan jumlah wisatawan mancanegara pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Sementara dibandingkan Mei 2012, naik 6,86 persen," kata Kepala BPS Suryamin dalam keterangan persnya di kantor BPS, Rabu, 1 Agustus 2012. Kenaikan jumlah wisatawan terus terjadi. Pada Mei lalu, jumlah wisatawan mancanegera yang berkunjung ke Indonesia mencapai 650.883 orang. Selama semester I, kunjungan wisatawan mencapai 3,88 juta orang atau naik 7,75 persen dibanding periode tahun sebelumnya, sebanyak 3,60 juta orang. Jumlah wisatawan yang datang langsung melalui 19 pintu masuk utama. pada Juni 2012 mengalami peningkatan 2,41 persen dibandingkan kondisi tahun sebelumnya, yaitu dari 640.945 orang menjadi 656.382 orang. Demikian juga dibandingkan Mei 2012, jumlah wisawatan yang masuk melalui 19 pintu masuk naik sebesar 6,77 persen. Kenaikan jumlah wisatawan terjadi di sebagian besar pintu masuk utama. Kenaikan tertinggi tercatat di pintu Bandara Husein Sastranegara, Bandung sebesar 28,97 persen; diikuti Bandara Polonia, Medan 12,13 persen; dan Bandara Adi Sumarmo, Surakarta 10,51 persen. Sementara penurunan terjadi di Bandara BIL, Mataram sebesar 12,92 persen; Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekan Baru sebesar 8,59 persen; dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta sebesar 2,63 persen. Jumlah wisawatan yang masuk melalui Ngurah Rai, Bali pada Juni 2012 juga mengalami penurunan 1,69 persen dibandingkan kedatangan pada tahun sebelumnya, yaitu dari 245.248 orang menjadi 241.108 orang. Namun, jika dibanding Mei 2012 jumlah kunjungan meningkat 9,34 persen.

            Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap industri pariwisata. Hal ini jelas kelihatan dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Negara yang satu seolah-olah hendak melebihi negara yang lain untuk menarik kedatangan lebih banyak wisatawan, lebih banyak tinggal dan lebih banyak menghamburkan uangnya. Dalam hal mencari tempat-tempat rekreasi ada kecendrungan untuk menjadikan cahaya matahari dan laut untuk menjadi daya tarik wisata. Dengan cara demikian potensi yang dimiliki dapat dikembangkan sebagai aktivitas perekonomian dalam membangun kepariwisataan menjadi sesuatu yang mudah untuk dapat menghasilkan devisa yang sifatnya quick yielding. Disamping itu kita mengetahui, bahwa bahan baku industri pariwisata tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku industri lain terbatas. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh , sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan cultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah, untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir diseluruh daerah Indonesia terdapat potensi pariwisata, maka yang perlu diperhatikan adalah sarana transportasi, keadaan infrasruktur dan sarana-sarana pariwisata. Dari satu sisi pemerintah memperoleh pendapatan dari pariwisata, tetapi disisi lain pemerintah banyak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan  obyek-obyek pariwisata. Tiga pengeluaran besar pemerintah bagi pariwisata adalah :

- Investasi dan pemeliharaan infrastruktur.

- Fasilitas pengembangan pariwisata.

- Pemasaran pariwisata.

Pemerintah juga turut ikut campur dalam sektor pariwisata untuk tujuan perlindungan terhadap konsumen dengan membuat peraturan (memperbaiki peraturan lama / melakukan deregulasi) menyangkut :

a. Peraturan perlindungan terhadap konsumen.

b. Peraturan tentang keteraturan pemasaran.

Peraturan tersebut diatas mengemukakan jaminan atas :

- Pemasok barang / jasa.

- Kuantitas barang / jas serta uang yang diperdagangkan.

- Harga yang diciptakan.

- Kondisi barang / jasa yang diperdagangkan.

- Pembayaran (perlindungan atas pembayaran dimuka).

- Lisensi usaha berfungsi sebagai perlindungan konsumen.

- Klasifikasi fasilitas akomodasi.

- Pengaturan harga atas pasokan produk.

Deregulasi dalam pariwisata (perjalanan) ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi konsumen dalam hal :

- Penurunan tarif transportasi (udara) dengan penurunan biaya promosi, membuat konsumen lebih bergairah mengadakan perjalanan.

- Integrasi antar perusahaan perjalanan atau integrasi antar perusahaan perjalanan dengan perusahaan komponen paket wisata lainnya akan menimbulkan suatu produk yang bersaing dengan produk paket wisata biasa.

- Peraturan subsidi silang antar rute penerbangan dengan rute penerbangan yang tidak menguntungkan akan menyebabkan keberlangsungan operasi penerbangan bagi kedua rute tersebut.

Sumber : www.wisatamelayu.com

                Tempo.CO, Jakarta

Kosakata Pariwisata

Kosakata Pariwisata

91.      Wisata kuliner                            : berwisata makanan atau minuman khas dari suatu daerah tertentu.

92.      Wisata Maritim atau Bahari : kegiatan wisata olah raga di air.

93.      Wisata Olahraga                      : Wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga.

94.       wisata perorangan                : Suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami-isteri.

95.      Wisata Pertanian                      : Pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya di mana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi. 

96.       Wisata Pilgrim                           : Wisata yang dilakukan ke tempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan dan sebagainya.

97.      Wisata Politik                              : Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian dengan aktif dalam pariwisata kegiatan politik seperti misalnya ulang tahun perayaan 17 Agustus di Jakarta.

98.      wisata rombongan                 : Suatu perjalanan wisata yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan anggotanya.

99.      Wisata Sosial                              : Pengorganisasian perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa.

100. Wisma                              : rumah ; bangunan tempat tinggal ; rumah yang di sediakan oleh jawatan untuk tempat beristirahat ; rumah yang di gunakan sebagai asrama atau tempat tinggal bersama.